Pemerintah RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang barada di bawahnya, peraturan ini ditetapkan tanggal 23 Januari 2015 dan diundangkan pada tanggal 28 Januari 2019 serta mulai diberitahukan pada tanggal 29 Maret  2019.

Berdasarkan dengan hal tersebut maka Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Sekretaris MARI No. 433/SEK/KU.04.2/3/2019 tanggal 27 Maret 2019 perihal langka-langkah pemungutan/penerimaan PNBP oleh karenanya PN Samarinda yang merupakan satuan kerja di bawah MARI harus menyesuaikan komponen panjar biaya yang berlaku di PN Samarindakemudian diikuti dengan dikeluarkannya penetapan Ketuan PN Samarinda No… tentang perubahan perincian panjar biaya perkara perdata di Kepaniteraan PN Samarinda adapun penetapannya adalah sebagai berikut : PP No. 5 Tahun 2019

Berikut ini disampaikan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 9 Tahun 2018. Tentang Publikasi Peresmian Operasional Pengadilan Baru dan Lampiran data Pers Release.