Akreditasi "A" Excellent Pengadilan Negeri/HI/TIPIKOR Samarinda Kelas IA raih predikat "A" Excellent dalam Penyerahan Sertifikat Akreditasi Pejaminan Mutu oleh MA. Lebih lanjut
ZONA INTEGRITAS Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Laporkan Apabila ada Penyimpangan atau Kecurangan !!!. Lebih lanjut
Direktori Putusan Masyarakat pencari keadilan dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI satuan kerja Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA. Lebih lanjut
Mudahnya Menelusuri Perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau yang lebih dikenal dengan Case Tracking System (CTS) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Selain Melalui SIPP/CTS, Informasi Perkara Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA dapat diakses melalui Portal Informasi Perkara Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA . Lebih lanjut
Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA Hubungi kami di :
Jalan Muhammad Yamin No. 1, Kalimantan Timur
Lebih lanjut

Template website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung, sehingga memungkinkan perubahan susunan menu dan tampilan dari website sebelumnya yang bisa anda temukan dalam menu bar diatas.

Berita

Lebih lanjut

Pengumuman

Lebih lanjut

Agenda



Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

TypographySyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas